PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Proses pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor . Adapun faktor-faktor tersebuta adalah faktor Internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, social dan budaya, system politik, serta peranan pemerintah dalam ekonomi. Kemudian yang termasuk faktor eksternal yaitu perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
II. PERMASALAHAN
Dari proses diatas kita mengetahui bahwa untuk menjadi sebuah negara yang maju atau bahakan untuk menjadi negra berkembang diperluakan sebuah proses . dan untuk memahami proses tersebut diperlukan juga pengetahuan akan sejarah ekonomi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kali ini akan dibahas tentang sejarah perekonomian Indonesia mulai dari orde lama 1950-1966) sampai pemerintahan megawati .
BAB II
ISI
• PEMERINTAHAN ORDE LAMA
Setelah memproklamasikan kemerdekaan atau tepatnya tahun-tahun pertama setalah merdeka, perekonomian Indonesia sangat buruk . Bebasnya Indonesia dari penjajah tidak menjamin pemerintah bias secara penuh memberikan perhatiannnya pada pembangunan perekonomian. Hal in dikarenakan peperangan besar yang masih harus dihadapi Indonesia terhadap Belanda sekitar tahun 1940-an.

Hal ini menyebabkan pada masa pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia yang sangat buruk bahkan mengalami turun yang drasti dalam pertumbuhannya yaitu dengan rat-rata pertahun hanya 1,9% dan bahakn nyaris mengalami stagflasi ( stagnasi produksi).

Selain pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)tesua membesar dari tahun ke tahun. Selain itu, kegiatan produksi di sector pertanian dan sector industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksidan infrastruktur pendukung baik fisi maupun nonfisik. Akibatnya tingkat inflasi meningkat bahkan sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir orde lama.

Dalam pemerintahan orde lama atau pada tahun 1945-1965 terbagi atas tiga periode , yaitu
1. Periode 1945-1950
2. Periode demokrasi parlementer (1950-1959)
3. Periode demokrasi terpimpin / demokrasi liberal (1959-1965)
Dari hal in dapat disimpulakn bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahn orde lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun nonfisik selama pendudukan Jepang, perang dunia II dan perang revolusi, serta gejolak politik dalam negeri, ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut.
• PEMERINTAHAN ORDE BARU
Maret 1966 , Indonesia memasuki masa pemerintahan order baru . Prebedaan yang terlihat anatar orde baru dan orde lama yaitu perhatian pemerintah yang lebih ditujukan pada peningakatn kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial . Pada masa ini pun pemerintah telah menjalin kembali hubungan bai dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideology komunis.

Sebelum repelita dimulai, pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran utamanya adalah untuk menenaknkan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuanga pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor.

Tujuan jangka panjang dalam pembangunan perekonomian pada masa iniialah meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui industrialisaasi dalma skala besar yang dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif.

April 1969 Repelita I dimulai dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait. Tujuan utama dari repelita I ini adalah untuk membuat Indonesia menjadi self sufficient terutama dalam kebutuhan beras. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada repelita terpusat pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan subtitusi impor, industri-idustri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional dan juga industri-industri dasar (pupuk, tekstil dll). Dampak yang dihasilkan dari repelita I dan berikutnya cukup mengagumkan terutama dilihat pada tingkat makro.

Pembangunan ekonomi yang terjadi selama periode orde baru juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat perkapita. Keberhasilan in tidak saja karena kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Soeharto, tapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak.

Terdapat beberapa kondisi uatam yang harus dipenuhi agar usaha ekonomi dapat berjalan dengan baik yaitu :
1. Kemauan yang kuat (Political Will)
2. Stabilitas ekonomi dan politik
3. Sumber daya manusia yang lebih baik
4. System politik dan ekonomi terbuka yang western oriented
5. Kondisi ekonomi dan ppolitik dunia yang lebih baik.

• Pemerintahan Transisi
Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dollar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’. Mereka mangambil keputusan ini karena mereka tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian Negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa Negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, maka pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta batuan keuangan dari IMF. Seiring dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini merupakan awal dari kehancuran perekenomian Indonesia. Kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi yang pada waktu it uterus merosot membuat kesepakatan itu harus ditegaskan dalam nota kesepaktan (letter of intent; LoI). Setelah gagal dalam pelaksaan kesepakatan bersama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan baru dan dicapai suatu kesepakatan baru dan dituangkan dalam satu dokumen bernama “Memorandum Tmabhan tentang Kebijaksaan Ekonomi Keuangan”.
Tanggal 23 Mei 1998, Presiden Habibie membentuk cabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi. Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintah reformasi. Akan tetapi setelah setahun berlalu, masyarakat melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Mereka juga orang-orang rezim Orde Baru, dan tidak ada perubahan-perubahan yang nyata. KKN semakin menjadi, kerusuhan muncul dimana-mana. Akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka memnyebutnya pemerintahan transisi daripada pemerintahan reformasi.

• Pemerintahan Reformasi
Tanggal 20 Ontober 1999 menjadi akhir dalam pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering disebut juga pemerintahan reformasi. Banyak yang berharap pada pemerintahan ini agar dapat membangkitkan kembali perekonomian nasional. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mulai menunjukan adanya perbaikan. Namun, tidak berapa lama Gus Dur mulai menunjukan sikap dictator dan prakter KKN di lingkungannya semakin intensif. Tidak ada satupun masalah di dalam negeri ini yang dapat terselesaikan dengan baik. Hubungan Indonesia dengan IMF juga menjadi tidak baik. Dampak negatif dikarenakan oleh 2 hal yaitu pertama perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua ULN Indonesia dalam nilai dollar AS, baik dari sector swasta maupun pemerintahan, sangat besar.
• Pemerintahan Gotong Royong
Pada pemerintahan ini yang memimpin adalah Presiden Megawati. Pada pemerintahan ini perekonomian Indonesia sama saja buruknya dengan pemerintahan Gus Dur, walaupun IHSG dan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain oleh masih kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Masih lemahnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi politik dan sosial dan masih belum adanya kepastian hukum di dalam negeri. Tingkat inflasi pada tahun 2002 sudah mencapai di atas 10%. Akibatnya kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif telepon serta listrik. Dalam hal perbankan merupakan factor penghambat terbesar dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan lebih baik hal ini didasarkan pada tanda-tanda membaiknya pasar global selama pertengahan pertama tahun 2002 dan konsumsi dalam negeri (swasta dan pemerintahan) yang cenderung meningkat terus. Dan juga pada tahun 2003 ekspor Indonesia diperkirakan akan terus membaik, terutama karena harga minyak di pasar internasional diperkirakan akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
BAB III
I. Kesimpulan
Kalau pemerintah melakukan banyak stimulus untuk meningkatkan kegiata-kegiatan ekonomi domestik dan ekspor, ditambah lagi dengan situasi dalam negeri bsia benar-benar kondusif, aman, dan ada kepastian hukum / usaha yang membuat iklim investasi baik, dan lingkungan eksternal mendukung sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin target tersebut bsia tercapai.

II. Daftar Pustaka
Tambunan, Dr. Tulus T.H. 2001. Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.